BEKASI - 19 Juli 2024 Aktivis Kota Bekasi Wawan Agung yang sekaligus Ketua Aliansi Rakyat Bekasi Cabang Kota Bekasi angkat bicara soal aksi demonstrasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi ke kantor DPRD Kota Bekasi beberapa hari lalu. Wawan sangat menyayangkan aksi tersebut di duga BMPS dan PJ. Walikota Bekasi tidak mendukung Program Presiden Joko Widodo dalam hal pendidikan Nasional dan malah diduga ada unsur mengedepankan arogansi kepentingan golongan karena sekretaris BMPS dalam orasinya selalu mengedepankan teknis bagaimana para calon peserta didik baru agar di masukkan ke Sekolah Swasta yang MEWAH (Mepet Sawah) yang notabene jauh dari syarat layak dalam hal Infrastruktur fasilitas pendidikan.
Padahal jelas tujuan Undang-Undang Sistem Pendididikan Nasional dan Program utama Presiden RI adalah mewujudkan Indonesia Emas dengan unsur Demografi perlu dipenuhi nya sistem pendidikan yang memiliki infrastruktur Fasilitas Pendidikan yang layak, nah ini banyak sekolah swasta yang belum memenuhi syarat tersebut BMPS kota bekasi malah sudah mendesak pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi agar memasukkan para peserta didik ke sekolah swasta yang MEWAH (mepet sawah).
sama-sama kita tau PPDB Kota Bekasi saat ini lagi carut marut, malah di tambah makin gaduh dengan adanya aksi BMPS Kota Bekasi kemarin, malah permintaan BMPS tersebut di dukung oleh PJ.Walikota Bekasi lagi, lagi-lagi PJ.Walikota Bekasi bisanya cuman bikin gaduh saja di Kota Bekasi ini.
Dengan dukungan PJ.Walikota Bekasi kepada BMPS Kota Bekasi dengan mengamini sisa peserta didik agar masuk ke seklolah swata yang notabene MEWAH (Mepet Sawah) yang jauh dari syarat Infrastruktur Fasilitas Pendidikan yang layak artinya PJ. Walikota Bekasi dan BMPS Kota Bekasi selain menahan sisa jumlah Rombel, juga terbukti *Tidak Mendukung Program Presiden Republik Indonesia yakni mewujudkan Indonesia Emas dengan unsur Demografi. Seharusnya PJ. Walikota dan BMPS Kota Bekasi itu menyiapkan dlu infrastruktur fasilitas pendidikan seluruh sekolah swasta di Kota Bekasi agar layak baru mengisi sekolah tersebut dengan para siswa, bukan terbalik, itu yang saya bilang sangat terlihat arogansi kepentingan kelompok, hanya bikin gaduh dan tidak mendukung Program Presiden RI.
D.S
