JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan sejumlah inisiatif baru terkait penyelenggaraan Innovative Government Award (IGA) sebagai penghargaan rutin bagi daerah terinovatif. Upaya tersebut dilakukan dengan harapan kualitas penyelenggaraan IGA 2024 akan semakin baik. Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo memimpin Rapat Pembahasan Pagu Indikatif RKA-K/L PI BSKDN 2025 dan Pelaksanaan Rakornas dan IGA Tahun Anggaran 2024 di Aula BSKDN pada Jumat, 5 Juli 2024.
"Penyelenggaraan IGA dari waktu ke waktu harus semakin baik entah dari sisi kualitas maupun kuantitas pelaporan inovasi daerah. (Tahun 2024) BSKDN menargetkan 30 ribu inovasi daerah yang terlapor dalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID)," terangnya.
Dia melanjutkan, guna meningkatkan partisipasi pelaporan inovasi daerah dalam aplikasi IID, pihaknya memiliki sejumlah inisiatif meliputi penambahan fitur baru dalam aplikasi, hingga meningkatkan proses validasi untuk hasil yang lebih terpercaya. Upaya itu dilakukan agar penyelenggaraan IGA menjadi semakin berkualitas dan memiliki manfaat berkelanjutan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Ada banyak hal positif yang telah kita capai dalam penyelenggaraan IGA, namun melalui beberapa inisiatif yang ada semoga penyelenggaraan IGA akan membawa manfaat berkelanjutan bagi semua pihak," ungkapnya.
Sejalan dengan itu, Noudy mengimbau jajaranya untuk memastikan setiap tahapan penyelenggaraan IGA dapat berjalan dengan lancar. Adapun tahap penilaian inovasi dalam IGA 2024 dimulai dengan proses pelaporan melalui aplikasi IID, dilanjutkan dengan pengukuran atau verifikasi dan validasi data inovasi oleh tim teknis. Pasca pengukuran, masih ada dua tahap lainnya meliputi tahap presentasi kepala daerah dan tahap validasi lapangan. "Minggu depan ini harus clear Bapak/Ibu semua karena sudah harus running baik persiapan Rakornas maupun IGA," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Noudy juga menyoroti peran BSKDN sebagai hub dalam penyusunan strategi kebijakan dalam negeri. Berdasarkan peran tersebut, BSKDN perlu melakukan penguatan-penguatan secara internal baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, hingga sistem dan mekanisme pelaksanaan program. "Saya kira kita harus sepakat, harus ada dalam energi dan visi yang sama bahwa BSKDN itu adalah hub, akan menjadi hub ke depan sebagai poros pengawal strategi kebijakan dalam negeri," jelasnya.
Penguatan yang dilakukan di berbagai sisi tersebut, diharapkan akan meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan, sehingga hasilnya dapat berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Terkait rumusan kebijakan, Noudy menegaskan -pentingnya sinergisitas berbagai pihak agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. "Sebagai hub kita perlu penguatan dalam sistem dan mekanisme prosedur pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita, mau mulai dari mana dan berakhir dimana untuk semua unit kerja," pungkasnya.
B.D
