Kabupaten Bekasi - Gedung Merah Putih KPK Jakarta kembali di Demonstrasi oleh puluhan warga Kabupaten Bekasi yang menamakan dirinya sebagai Resimen Pemuda Anti Korupsi atau REPUTASI (9/8).
Kedatangan Reputasi kali ini adalah menagih janji pihak KPK untuk menetapkan dan menangkap para pelaku korupsi kasus Pengadaan Toilet Sultan Kabupaten Bekasi selain alm. Eka Supria Atmaja eks. mantan Bupati Bekasi selaku tersangka dan menyelesaikan kasus korupsi ini hingga selesai.
Ketika ditemui awak media, Abdul Rohimat, selaku Kordinator REPUTASI mengatakan bahwa "kedatangan kami ke kantor KPK kali ini adalah selain menagih janji Direktur Penyidikan KPK kepada masyarakat Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 November tahun 2023 melalui media yang akan meminta pertanggung jawaban hukum kepada para tersangka korupsi, mana buktinya. Wong pelaku utamanya saja masih bebas berkeliaran bahkan malah di berikan jabatan yang makin basah lagi saat ini, pungkasnya"
Rohimat menambahkan bahwa, jujur kami kecewa dengan sikap KPK dalam menyelesaikan kasus ini, tidak ada kejelasannya dan terlihat mandul dalam proses penyelesaiannya, dan seeuai kesepakatan kami akan melakukan aksi secara kontinue sampai semua pelaku kasus ini di tangkap dan akan terus melakukan monitoring dan pengawalan kasus ini hingga tuntas, dan kita pastikan kita akan terus aksi jika KPK terbukti mencla mencle dalam pelaksanaannya.
Setelah berorasi hampir 1 jam, akhirnya perwakilan massa aksi di terima bertemu ke dalam gedung Merah Putih dengan perwakilan dari KPK. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh REPUTASI kepada perwakilan KPK pada saat pertemuan di antaranya :
1. KPK harus segera menuntaskan mega kasus Korupsi WC Sultan Kabupaten Bekasi sesuai janji kepada masyarakat Kabupaten Bekasi;
2. KPK harus segera menangkap dan mengadili pelaku utama kasus Korupsi WC Sukltan yang kini menjabat Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi beserta pejabat lainnya yang di duga terlibat dalam kasus ini;
3. KPK harus segera nuntaskan mega kasus korupsi WC Sultan Kabupaten Bekasi, tidak boleh tebang pilih dalam pelaksanaannya apalagi sampai bersetubuh kepada para pelaku korupsi;
Red
